ALHAMDULILLAH Selamat Ya! Gaji PPPK Diusulkan Masuk DAK, Pemda Bakal Tidak Berkutik -->

ALHAMDULILLAH Selamat Ya! Gaji PPPK Diusulkan Masuk DAK, Pemda Bakal Tidak Berkutik

Minggu, 03 April 2022

Opinirakyat.org -  Usulan menarik dilontarkan Pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Garut Dudi Abdullah.


Dia mengusulkan agar pemerintah mengubah pos anggaran gaji PPPK dari dana alokasi umum (DAU) ke dana alokasi khusus (DAK) nonfisik


Pertimbangan Dudi, jika dialokasikan di DAU, Pemda bisa mengutak-atik anggaran yang sudah dialokasikan pusat untuk gaji PPPK.


Sebaliknya, bila lewat DAK, sulit bagi Pemda mengubah anggarannya.


"Ada saran nih buat Kemenkeu dan Kemendikbudristek. Sebaiknya pembayaran gaji PPPK guru jangan melalui DAU," kata Dudi kepada JPNN.com, Sabtu (2/4).


Dudi menyebutkan karena sifatnya (DAU) masih umum maka di daerah justru salah mengartikan.


Pemda berpikir tidak ada dana gaji PPPK, apalagi di daerah banyak kebutuhan lain.


Itu sebabnya, kata Dudi, Pemda masih enggan mengajukan formasi PPPK 2022.


Ironisnya, calon PPPK 2021 yang sudah direkrut pun masih banyak belum diangkat.


Dudi mengungkapkan saat ini daerah cenderung menghindari pembayaran tunjangan hari raya (THR) karena memikirkan dananya.


Sementara, THR ini sudah dianggarkan pemerintah di DAU 2022.


Jika pos anggarannya tidak diubah, dia khawatir akan banyak honorer yang tidak terakomodasi, bahkan guru honorer yang sudah lulus passing grade tanpa formasi PPPK 2021.


Ini tentu saja bertentangan dengan misi pemerintah yang ingin tidak ada lagi honorer di 2023, tetapi yang ada hanya PNS dan PPPK.


Oleh karena itu, Dudi mengusulkan ada perubahan demi menyelamatkan nasib seluruh honorer.


'Sebaiknya alokasi gaji P3K masuk DAK nonfisik yang sifatnya permanen," ucapnya.


Menurut Dudi, jika masuk DAK nonfisik, daerah tidak akan berani mengutak-atik anggaran pusat tersebut, seperti halnya tunjangan sertifikasi guru. (esy/jpnn)