KABAR Gembira! Kuota PPPK Guru 2022 Bertambah, Peluang Guru Honorer LULUS Semakin Besar, Tendik Bagaimana? Simak Selengkapnya -->

KABAR Gembira! Kuota PPPK Guru 2022 Bertambah, Peluang Guru Honorer LULUS Semakin Besar, Tendik Bagaimana? Simak Selengkapnya

Selasa, 08 Februari 2022

Opinirakyat.org - Kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2022 naik lagi. Seharusnya, jika berdasarkan sisa formasi 2021, jumlahnya hanya sekitar 700 ribu. Namun, tahun ini jumlahnya bertambah.


"Kuota PPPK 2022 sebanyak 758 ribu. Jumlah ini merupakan akumulasi dari sisa PPPK 2021 ditambah jumlah PNS yang pensiun tahun ini," kata Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani dalam diskusi virtual, Selasa (8/2).


Kuota 758 ribu itu lanjutnya, khusus formasi guru. Yang menggembirakan lagi, tahun ini Kemendikbudristek akan memprioritaskan guru honorer terutama di sekolah negeri. 


Upaya tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo bahwa 2023 tidak ada lagi guru honorer.


"Kalau memang 2023 tidak ada guru honorer lagi, Kemendibudristek berupaya agar masalah guru honorer harus dituntaskan tahun ini juga," tegasnya.


Lebih lanjut dikatakan, Kemendikbudristek sudah bersurat kepada para kepala daerah untuk segera mengusulkan formasi PPPK guru.


Ini agar kuota 758 ribu itu terisi penuh, apalagi anggaran gajinya sudah diperhitungkan pada DAU 2022.


"Untuk gaji PPPK guru 2021 itu sudah dihitung 14 bulan termasuk THR dan gaji ke-13, dimulai Januari 2022. Gaji PPPK 2022 juga sudah dihitung tahun ini juga, tetapi hanya tiga bulan dimulai Oktober," terangnya.


Mengenai tenaga kependidikan, Nunuk mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan usulan. Namun, formasi yang diberikan untuk saat ini adalah PPPK guru.


Tendik seperti arsiparis, pustakawan, pranata komputer, laboran masuk dalam formasi PPPK nonguru.


"Kami ingin semua guru honorer yang kompeten diangkat PPPK makanya formasinya banyak dan anggarannya disiapkan Kementerian Keuangan," pungkasnya. (esy/jpnn)