TERUNGKAP! Ketua Honorer Beberkan Sejumlah JAWABAN Sanggah PPPK Guru Tahap I yang Dinilai Aneh dan Tak Masuk Akal, Ini Rekrutmen PPPK Terburuk

Opinirakyat.org - Hasil sanggah PPPK guru tahap I akan diumumkan pemerintah pada Jumat, 29 Oktober 2021. Namun, masih banyak ganjalan di hati para guru honorer yang melakukan sanggahan sejak 10 sampai 13 Oktober. 

Menurut Ketua Korwil Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Eko Mardiono, dari hasil pengaduan yang diterima, rerata jawaban sanggah PPPK Guru itu hampir sama bunyinya.

Contohnya, yang dialami Tuma'iyah, guru honorer K2 di SDN Kandangan 3 yang kemudian dirotasi d SDN Simomulyo 8. Dia telah mengabdi 19 tahun lebih dan saat mendaftar usianya hampir 43 tahun. 

Namun, yang bersangkutan tidak mendapatkan afirmasi. Giliran melakukan sanggahan malah diberikan jawaban aneh. 

"Masa jawabannya afirmasi usia 35 tahun terhitung saat pendaftaran, bukan berdasarkan tahun kelahiran," kata Eko kepada JPNN.com, Kamis (28/10). 

"Disebutkan juga akan mendapatkan afirmasi kalau tercatat aktif mengajar selama tiga tahun terakhir. Ini jawaban manusia atau robot?" ucapnya mempertanyakan. 

Ada lagi kasus lainnya, yaitu guru honorer tidak aktif di sekolah negeri yang membuka formasi PPPK, pindah ke sekolah swasta. Anehnya, yang bersangkutan bisa ikut tes PPPK guru tahap I dan menggeser guru honorer induk. 

Begitu disanggah, jawaban sangganya mengatakan guru penyanggah bukan prioritas.

"Kalau kejadiannya seperti itu, mau ke mana lagi teman-teman melapor. Panselnas hanya memberikan kesempatan menyanggah nilai sendiri. Kan enggak adil tho," tegasnya. 

Menurut Eko, yang namanya menyanggah harus ada data pembanding. Misalnya, guru honorer yang tidak aktif tadi mengapa masih tercatat di sekolah negeri yang membuka formasi. Sementara guru honorer sekolah induk malah tergeser karena nilainya kalah dibandingkan guru honorer yang tidak aktif. 

Eko menuding pemerintah sudah menciptakan malapetaka bagi guru honorer yang aktif. Sumbernya adalah dari sistem Dapodik yang kacau balau. 

"Saya sudah sejak awal meyakini masa sanggah itu hanya akal-akalan biar kelihatan demokratis. Padahal, jawabnya sudah by sistem dan tidak menelisik data yang diberikan guru honorer penyanggah," tuturnya. 

Sebab, katanya, ketika menyanggah afirmasi malah dikasih jawaban usia 35 tahun. Sementara menyanggah guru honorer yang tidak aktif lulus diberi jawaban sanggah bukan guru prioritas. 

Eko mengatakan pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah yang diciptakannya sendiri akibat Dapodik yang tidak dimutakhirkan. 

"Pokoke, ini rekrutmen ASN paling buruk di era yang sudah transparan. Kelihatannya saja besar (afirmasinya), tetapi prosesnya penuh intrik dan makan banyak korban guru honorer aktif," pungkas Eko Mardiono. (esy/jpnn) Sumber : https://www.jpnn.com