DIDESAK! Akhirnya Komisi X DPR RI Panggil Kemendikbudristek, Karena Terlalu Banyak Guru Honorer GAGAL LULUS Seleksi Kompetensi PPPK 2021, Beban Soal Berat, Passing Grade Tinggi -->

DIDESAK! Akhirnya Komisi X DPR RI Panggil Kemendikbudristek, Karena Terlalu Banyak Guru Honorer GAGAL LULUS Seleksi Kompetensi PPPK 2021, Beban Soal Berat, Passing Grade Tinggi

Senin, 20 September 2021

 

Opinirakyat.org -  Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  (PPPK) untuk sejuta guru honorer dikritik banyak kalangan. Beratnya beban soal hingga tingginya passing grade dinilai tidak mencerminkan jika seleksi tersebut merupakan tindakan afirmatif (affirmative action) untuk memberikan kesempatan bagi guru honorer menikmati kesejahteraan dari negara. 


“Kami memahami jika program seleksi PPPK untuk sejuta guru honorer merupakan program terobosan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim agar para guru honorer yang bertahun-tahun terpinggirkan bisa mendapatkan perhatian negara. Namun Tindakan afirmatif ini ternyata tidak tercerminkan dalam proses pelaksanaan seleksi,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Kamis, 16 September 2021.


Huda mengungkapkan, proses seleksi PPPK ternyata tidak ramah bagi para guru honorer senior. Sebagian besar dari mereka tidak mampu mencapai passing grade yang disyaratkan dalam ujian kompetensi teknis (komtek).


Namun dengan berbagai alasan Kemendikbudristek juga Kemenpan RB menolak aspirasi tersebut. “Kami sudah berulangkali mendorong penambahan poin afirmasi ini khususnya bagi para guru senior. Rasanya tidak adil jika mereka yang sudah lama mengabdi harus bersaing dengan para junior yang baru fresh graduate dan lebih piawai dalam menjawab soal-soal ujian komtek,” katanya. 


Politikus PKB ini menegaskan, harusnya seleksi penerimaan PPPK untuk sejuta guru honorer ini tidak bisa disamakan dengan model seleksi PPPK untuk bidang lain. Harusnya seleksi PPPK untuk sejuta guru honorer ini mengadopsi pola penerimaan peserta didik baru (PPDB).


Dalam PPDB, disediakan jalur-jalur khusus untuk menampung keragaman latar belakang siswa. “Ada jalur zonasi, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, bahkan ada jalur pindah tugas orangtua. Tentu yang harus diadopsi dalam seleksi PPPK untuk guru honorer ini bukan jenis jalurnya, tetapi model seleksi yang menampung keragaman latar belakang guru honorer sehingga proses seleksi menjadi lebih fair,” katanya.


Huda mengatakan, dalam waktu dekat Komisi X DPR akan memanggil pihak Kemendikbudristek untuk memberikan penjelasan terkait protes dari ribuan guru honorer atas pelaksanaan PPPK. Dia berharap ada solusi terkait keberatan para guru honorer senior atas tingginya passing grade dalam ujian kompetensi teknis.


"Kami berharap ada solusi atas keberatan tersebut. Kami sih berharap ada perbaikan dalam seleksi PPPK selanjutnya, apakah dalam bentuk perubahan model seleksi atau ada penambahan poin afirmasi," katanya. (Sumber: medcom.id)