Mendikbud Nadiem : Dua Juta Honorer Terima Subsidi -->

Mendikbud Nadiem : Dua Juta Honorer Terima Subsidi

Rabu, 18 November 2020

Opinirakyat.org -  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengucurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk pendidik dan tenaga kependidikan honorer. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, masing-masing penerima akan mendapatkan BSU sebesar Rp 1,8 juta. 


Pemerintah menyasar sekitar dua juta penerima bantuan. Penerima bantuan ini, antara lain, dosen, guru, guru yang ditugasi sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. "Bantuan ini hasil perjuangan tidak hanya Kemendikbud, tapi juga Kemenpan-RB, Kementerian BUMN, dan tentu saja dari Pak Presiden dan dukungan penuh dari Komisi X DPR," kata Nadiem, Selasa (17/11). 


Kemendikbud menetapkan sejumlah persyaratan bagi pendidik dan tenaga kependidikan penerima BSU, yakni harus warga negara Indonesia (WNI), tidak menerima subsidi dari Kementerian Ketenagakerjaan, berstatus bukan PNS, tidak menerima bantuan Kartu Prakerja sampai 1 Oktober 2020, dan penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. 


"Alasan kita tidak memberikan ini (penerima subsidi di luar BSU Kemendikbud) agar bantuan sosial kita adil dan tidak timpang," ujar Nadiem. BSU honorer ini bisa didapatkan honorer negeri maupun swasta. Caranya, penerima mengakses info di info.gtk.kemdikbud.co.id atau Pangkalan Data Dikti pddikti.kemdikbud.go.id.


Setelah memeriksa informasi di laman tersebut terkait lokasi rekening yang bisa diaktifkan, para penerima bantuan bisa mengurusnya langsung ke bank untuk mencairkan bantuannya. "Menyiapkan dokumen-dokumen dan dibawa ke penyalur. Dokumen apa saja? Tentu KTP, NPWP, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh di web GTK dan PD Dikti, dan juga surat tanggung jawab mutlak (STJM) yang diunduh juga di situ," kata Nadiem. 


Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengakui, sejumlah program bantuan merupakan amanah Presiden Joko Widodo. Erick menyebut program bantuan masuk dalam fokus pemerintah terkait Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh.


"Tujuannya bagaimana agar program Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh bisa berjalan dengan baik," ujar Erick.


Ia menegaskan, pemerintah ingin memastikan dapat membantu masyarakat yang terdampak pandemi melalui sejumlah program. "Salah satu (program) hari ini yakni bantuan kepada tenaga pendidik di Kemendikbud atau Kemenag yang sebelumnya sudah kita luncurkan untuk pulsa," ujar Menteri BUMN.


Erick menyampaikan, pemerintah juga terus mengucurkan bantuan kepada masyarakat lewat sejumlah program lain, seperti Prakerja hingga bansos. Selain program bantuan, pemerintah juga tetap melakukan pembangunan infrastruktur, food estate, hingga pembukaan investasi dalam mendorong perekonomian. Semua itu bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam hal pertumbuhan ekonomi ketika pandemi berakhir.


Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, bantuan subsidi honorer diberikan karena beratnya beban yang dirasakan pendidik dan tenaga pendidik di tengah pandemi Covid-19. Mereka harus tetap melaksanakan tugas dalam kondisi yang tidak biasa, yakni tanpa tatap muka atau melakukan proses pengajaran dan aktivitas pendukungnya secara daring.


"Kita melihat, guru honorer atau tenaga pendidikan yang bukan guru seperti pustakawan dan lain-lain memiliki pendapatan di bawah Rp 5 juta atau sampai dengan Rp 5 juta," tutur Sri. 


Bantuan itu diberikan setelah pemerintah memberikan BSU kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan. Hanya saja, besaran bantuannya berbeda. Para pekerja terdaftar diberikan bantuan langsung tunai sebanyak Rp 2,4 juta yang diberikan bertahap selama dua kali. 


Sri mengatakan, khusus untuk Kemendikbud, total sasarannya mencapai 1,6 juta guru dan pendidik, 162 ribu dosen pada perguruan tinggi negeri (PTN). Selain itu, 237 ribu lebih tenaga perpustakaan, laboratorium, dan tenaga administrasi. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 3,66 triliun.


Subsidi Honorer:


Besaran: Rp 1,8 juta.


Sasaran:


1,6 juta guru dan pendidik


162 ribu dosen


237 ribu pustakawan, laboratorium dan administrasi


Total: Rp 3,66 triliun.